Faruq : Pemerintah Daerah Tidak Punya Kewenangan Dalam Kawasan HTR

Illustrasi Hutan HTR

Illustrasi Hutan HTR

Kabarkita, Kabupaten Dompu- Keberadaan KSU LPMP yang menguasai IUPHHK – HTR di wilayah Keamatan Pajo, tepatnya di Desa Jambu dan Desa Cempi Jaya, kini menjadi polemik masyarakat masyarakat Kabupaten Dompu khusunya masyarakat Desa Jambu.

baca juga : Warga Jambu Minta Dewan Cabut Ijin Usaha HTR KUB LPMP

Tidak saja dipolemikan masyarakat atas keterkungkungan kemerdekaan ditanah sendiri, tetapi juga oleh pemerintah karena dianggap menghambat investasi daerah.

baca juga : Syafi’i : Masalah HTR Jambu, Itu Kejahatan Coorporation

Kamis (28/07) pagi hingga siang, puluhan warga Desa Jambu mendatangi kantor DPRD untuk menuntut rekomendasi pencabutan ijin usaha KSU LPMP dari HTR yang ada di desa mereka. 4 anggota dewanpun menerima kedatangan warga dan akan mengagendakan pertemuan selanjutnya dengan berbagai pihak pada senen 01 agustus 2016.

Namun, belum juga pertemuan itu dilanjutkan, gugatan dan tuntutan warga Desa Jambu yang dimotori oleh Kepala Desa jambu dan aktifis serikat pekerja ini, sudah mendapat perlawanan dari pihak KSU sebagai pemegang IUPHHK – HTR.

Jum’at (29/07) pagi, Syamsuddin Some sebagai salah seorang pengurus KSU LPMP mendatangi Mapolres Dompu untuk melaporkan kasus penyerobotan lahan kawasan HTR yang diduga dilakukan oleh Kepala Desa Jambu, Syafi’i, Kepala Dusun dan Pengusaah ikan.

baca juga : Soal HTR, Some Polisikan Syafi’i, Pengusaha Ikan dan Kades Jambu

Begitupun dengan ketua KSU LPMP, Faruq, yang langsung mendatangi wartawan guna memberikan klarifikasi terkait pemberitaan yang dianggapnya masih belum berimbang dan ada beberapa pernyataan pendemo waktu itu yang perlu ia luruskan.

“Saya berurusan dengan orang orang yang ingin masuk kekawasan HTR ini mungkin sejak tahun 2012. Saat itu ada perusahaan yang bergerak dibidang perikanan yang ingin membangun pabrik es, kemudian  ada pembanguan SPBU yang diperuntukkan bagi para nelayan” faruq memulai kisahnya tentang kronologis permasalahan HTR di Desa Jambu.

“Saya tidak melarang, saya tidak pernah melarang. justru saya senang dengan adannya pihak lain yang ingin memafaatkan areal kawasan HTR yang kami kuasai, berarti usaha lain itu akan menjadi mitra kami. Tapi tolonglah, kami ini adalah pebisnis dan usaha kami di HTR itu adalah murni bisnis,. KSU Bukan lembaga sosial, KSU adalah lembaga bisnis dan kalau ingin bekerjasama silahkan, mari kita bicarakan pembagian keuntunganya seperti apa” lanjut faruq.

Lebih lanjut faruq menilai, munculnya permasalahan dalam kawasan HTR yang dikelolanya ini tidak terlepas dari permainan oknum yang berkepentingan terhadap kawasan HTR. Padahal menurutnya, oknum oknum dipemerintah itu tidak perlu kebakaran jenggot seperti itu. Bahkan ia dan KSU nya seakan akan mau diadu domba dengan masyarakat sekitar kawasan HTR.

Ditanya tentang kewenangannya dalam mengatur wilayah perikanan dan pariwisata di Desa jambu, faruq dengan tegas menjawab, “itu hak dan kewenangan kami sebagai pemilik IUPHHK, tidak ada kewenangan pemerintah daerah atau pihak manapun dalam mengatur segala yang ada dalam kawasan HTR, silahkan kalau pemerintah daerah keberatan dengan itu tuntut saya, laporkan saya pada aparat penegak hukum” tantangnya.

Terkait rencana DPRD Dompu yang akan mendukung keinginan masyarakat Desa jambu untuk merekomendasikan pencabutan ijin usaha KSU LPMP,  Faruq menilai,  jika ada anggota DPRD yang mendukung itu maka anggota DPRD tersebut kemungkinan besar tidak paham aturan.

“Suruh DPR itu baca aturan, kalau memang IUPHHK ini bisa dicabut segampang itu silahkan. Saya tidak bisa digertak seperti itu lho. Jangan asal bicara DPR itu, kalau mau berbicara tentang masalah itu , panggil Menteri Kehutanan,” tantang Faruq.

“Kurang baik apa kami sama Masyarakat Desa Jambu. bulan puasa kemarin kami baru melepaskan hak atas tanah pekarangan dua dusun  Desa Jambu yang ada dalam kawasan HTR, mereka minta 5 hektar, saya kasi 10 hektar,”  ungkapnya.

Menurutnya, permasalah ini kembali mencuat setelah dirinya seminggu lalu hendak menertibkan para pengusaha ikan yang ada di Desa jambu, namun penertiban itu mendapat perlawanan dari pengusaha ikan, “Datang lagi saudara Syafi’i, keluarganya bangun rumah permanen disamping dermaga. saya larang, mereka marah marah dan akhirnya datang demo ke kantor DPRD kemarin dan menuntut pencabutan ijin HTR” pungkas Faruk membeberkan kronologis permasalahan yang terjadi terkait permasalahan HTR yang ia kelola.

(Visited 85 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

       © 2015| Kabarkita.info| Redaksi| Pasang Iklan| Privacy Policy