Masyarakat Desa Teke Pertanyakan Transparansi Dana Desa

Suasana audiensi di Kantor Desa Teke

Kabarkita, Kabupaten Bima – Permasalah Dana Desa kini kerap menjadi sumber permasalah baru yang sering menjadi polemik setelah desa mengelola keuangannya sendiri. Mulai dari tudingan instransparansi, hingga penyalahgunaan anggaran dana desa yang pada beberapa daerah bahkan sudah menyeret oknum kepala desa pada proses hukum.

Rabu (06/09) pagi, puluhan masyarakat Desa Teke yang tergabung dalam Forum Masyarakat Desa Teke, mendatangi Kantor Desa Teke guna menggelar audiensi dengan Kepala Desa, Ketua BPD, Ketua Karang Taruna, Ketua LPMD yang dimoderatori oleh Kapospol Palibelo, AIPDA Jufrin, SH.

Dalam penyampaiannya, Sarjan, koordinator audiensi menyampaikan sejumlah pertanyaan seperti apa sebenarnya mekanisme penyaluran Dana Desa dan seperti apa kriteria warga yang berhak menerima bantuan dana desa. Pasalnya menurut Sarjan, penyamaan presepsi dalam memahami aturan yang mengatur mekanisme dan sasaran penerima bantuan dana desa akan bisa meluruskan audiensi terkait transparansi penggunaan dana desa tersebut.

“Ini penting dijelaskan agar ada persamaan presepsi antara masyarakat sebagai pengawal penggunaan dana desa dengan pemerintah desa sebagai pengelola anggaran desa”, ujar Sarjan.

Sementara itu, Tajuddin, ST, yang diberi kesempatan berikutnya mempertanyakan tentang aturan yang digunakan pemerintah desa dalam mengelola dana desa. Pasalnya menurut Tajudin, pada beberapa program bantuan masyarakat yang bersumber dari dana desa seperti bantuan alat tenun yang digelontorkan Pemerintah Desa Teke beberapa waktu lalu, dikeluhkan beberapa penerima tidak sesuai dengan yang dianggarkan.

“Berapa sebenarnya anggaran yang diperuntukan bagi warga penerima bantuan alat tenun tersebut, karena ada beberapa warga penerima yang mengeluhkan bahwa penerimaan dana itu berfariasi, ada yang menerima 150 ribu, ada yang 200 ribu bahkan ada yang tidak menerima sama sekali”, tanya Tajuddin.

Kepala Desa Teke, Hidayat, S.Sos, M.Si, dalam tanggapannya menyampaikan bahwa mekanisme pengelolaan dana desa dilakukan sesuai dengan peraturan dan perundang undangan yang berlaku. Terkait adanya tudingan bahwa dirinya tidak transparan, pihaknya merasa sudah maksimal melakukan sosialisasi dan transparansi pengelolaan anggaran dana desa Teke.

“Saya sudah melakukan transparansi pengelolaan anggaran desa baik melalui baliho, di masjid maupun dikegiatan kegiatan kemasyarakatan”, jelas Hidayat.

Namun warga menilai, apa yang dilakukan kepala desa teraebut bukan sebagai bentuk sebuah transparansi, melainkan hanya sosialisasi.

Menjawab pertanyaan Tajuddin, Kepala Desa Teke berkelit bahwa penyerahan bantuan  sepenuhnya diserahkan pada masing masing ketua kelompok dan menjadi urusan ketua kelompok.

“Saya tidak melakukan pemotongan se sen pun kecuali ada pemotongan pajak saja”, tegasnya.

Berdasarkan alokasi dari desa, sebanyak 35 anggota kelompk tenun masing masing menerima 700 ribu rupiah yang pembagiannya dilakukan oleh ketua kelompok. Namun berdasarkan laporan beberapa anggota kelompok pada perwakilan masayarakat yang hadir dalam audiensi, dari 700 ribu itu yang sampai pada anggaota jauh dibawah angka itu.

Masalah pembangunan lapangan volly juga disorot oleh warga dalam pertemuan itu.

Salah seorang warga memberikan contoh ketidak transparansinya penggunaan dana desa itu pada pembangunan lapangan volly Desa Teke.

Anggaran yang digelontorkan untuk pembuatan lapangan volly tersebut mencapai angka 20 juta rupiah, sementara tanah yang digunakan untuk pembangunan merupakan tanah lapang sepak bola Desa Teke yang diperoleh secara gratis. begitupun luas arena luar lapangan volly yang begitu sempit sehingga kadang menyulitkan para pemain dalam bermanuver.

Tapi ketidak transparanan yang dimaksud adalah ketika panitia pembuatan lapangan volly yang dibentuk Pemerintah Desa Teke, hanya bersifat formalitas saja, dimana penggunaan anggaran pembangunan lapangan volly hanya diketahui oleh pucuk pimpinanya saja.

“Saya mendapat laporan dari bendarahanya bahwa betul dia ditunjuk sebagai bendahara, tapi mengenai keuangan semua dihandle oleh ketua pelaksana”, papar warga.

Ada banyak permasalahan dana desa di Desa Teke yang masih dipertanyakan warga. Masalah ketidak terbukaan pengelolaan dan pelaksana kegiatan tetap menjadi tanda tanya besar bagi sebagian warga Desa Teke.

Sarjan kepada sejumlah wartawan menyampaikan bahwa pihaknya akan terua mengawal penggunaan Dana Desa ini.

Bahkan Kapospol Palibelo, AIPDA Jufrin, SH juga mendukung pengawalan penggunaan uang negara tersebut.

“Kalau ada penyalah gunaan uang negara yang digelontorkan dalam dana desa, laporkan pada saya. Saya paling tidak suka dengan orang yang menyalah gunakan uang negara”, tegasnya dalam forum audienai tersebut. (San)

(Visited 84 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

       © 2015| Kabarkita.info| Redaksi| Pasang Iklan| Privacy Policy