Soal HTR, Some Polisikan Syafi’i, Pengusaha Ikan dan Kades Jambu

Some, Pengurus KSU LPMP

Syamsuddin Some, Pengurus KSU LPMP

Kabarkita, Kabupaten Dompu- Tak terima KSU LPMP sebagai pemegang ijin usaha atas HTR di Desa Jambu Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu dipermasalahkan oleh Kepala Desa Jambu dan Syafi’i, Some, Jum’at (29/07) pagi, melaporkan Syafi’i, dua Kepala Dusun, Kepala Desa Jambu dan seorang pengusaha ikan yang ada di Desa jambu ke polisi, dengan tuduhan, telah melakukan penyerobotan atas areal HTR yang dikuasai KSU LPMP.

“Jadi pagi ini, dengan mandat ketua KSU, saya sudah melaporkan secara resmi Kepala Desa Jambu, Saudara Syafi’i, kepala dusun yang ada dikawasan HTR, serta seorang pengusaha ikan yang sering memanfaatkan pelabuhan yang ada dikawasan HTR KSU”, ungkap pria yang biasa disapa Some saat menemui wartawan kabarita di taman kota Dompu.

Alasan pelaporan itu menurutnya, karena tidak adanya ittikad baik dari para terlapor untuk sama sama mendukung kegiatan pengelolaan HTR Kecamatan Pajo yang sejak enam tahun lalu sudah dikuasai dan dikelola oleh KSU LPMP Dompu. Ketiadaan ittikad baik tersebut menurutnya terlihat ketika sejumlah warga yang dipimpin langsung oleh Kepala Desa Jambu dan Syafi’i, melakukan aksi unjuk rasa di kantor DPRD Dompu terkait hal hal yang sebenarnya tidak seperti yang disampaikan dalam aksi tersebut.

“Menuding KSU melanggar hukum padahal mereka sendirlah yang melanggar hukum, dalam Permenhut nomor 23 tahun 2007 itu sudah jelas, pada Bab II Pasal 2 ayat 1 dikatakan, Alokasi dan penetapan areal HTR dilakukan oleh menteri Kehutanan pada kawasan hutan produksi yang tidak produktif dan tidak dibebani ijin / hak lain. Jadi jelas, keberadaan tanah warga, kegiatan usaha lain yang ada dalam kawasan HTR adalah illegal dan melanggar hukum. oleh karenanya saya mempolisikan mereka atas tuduhan penyerobotan” jelas Some.

Lebih lanjut Some mengungkapkan, ada sejumlah oknum yang bermain dalam permasalahan HTR ini. Oknum oknum tersebut berkepentingan terhadap sejumlah kawasan yang ada didalam areal HTR untuk mereka manfaatkan bagi kepentingan lain.

“Kalau mau bangun kemitraan maka datangi kami. Toh dalam Permenhut itu sudah diatur tentang bagaimana membangun pola kemitraannya, yang pentingkan saling menguntungkan” ujar Some.

Ditanya tentang langkah selanjutnya yang akan diambil pihak KSU dengan menggetolnya warga  mencabut ijin usaha KSU di Desa Jambu, Some menjawab,”kita lihat saja nanti, proses mana yang lebih cepat, apakah proses loby dan aksi yang mereka lakukan atau proses hukum yang saya laporkan” tegas some.

Rencananya, senen (01/08), warag dua dusun di Desa Jambu akan kembali mendatangi kantor dewan guna menindak lanjuti tuntutan mereka.

(Visited 38 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

       © 2015| Kabarkita.info| Redaksi| Pasang Iklan| Privacy Policy