Tuntut Transparansi ADD Madaprama, Warga Gelar Unjuk Rasa

illustrasi

illustrasi

Kabarkita, Kabupaten Dompu- Sekitar 15 orang warga Desa Madaprama, mendatangi kantor Desa guna menggelar unjuk rasa damai, Rabu (27/07) pagi.

Dalam orasi yang disampaikan, koordinator aksi, Abdul habil dan Sulaiman menyampaikan sejumlah tuntutan terkait transparansi pengelolaan ADD Madaprama Kecamatan Woja Kabupaten Dompu.

Ada tiga poin yang dipermasalahkan massa aksi, pertama adalah kurang transparannya Kepala Desa Madaprama dalam pengelolaan ADD Madaprama, yang kedua, massa meminta agar Kepala Desa madaprama menyerahkan fotokopi laporan penggunaan dana desa pada massa aksi untuk dilakukan koreksi dan pengawasan, dan yang ketiga adalah terkait fungsi BPD yang dianggap mandul karena kurang cermat dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan dan pengalokasian dana desa.

Menanggapi tuntutan massa aksi, Suryadin, S.Pd, selaku Kepala Desa Madaprama menjelaskan, jika memang terdapat penyelewengan atau terjadi penyalahgunaan anggaran Dana Desa yang dilakukannya, maka Suryadin mempersilahkan massa aksi untuk melaporkan penyelewengan itu pada aparat penegak hukum.

Terkait foto kopian LKPJ ADD untuk Desa Madaprama, dirinya menyarankan agar massa aksi meminta kopian itu pada BPMPD dan Inspektorat Kabupaten Dompu, karena menurutnya, yang berwenang untuk melakukan koreksi dan pengawasan serta memintai LKPJ ADD adalah dua lembaga atau instansi  tersebut.

Dalam dialog yang berlangsung di Kantor Desa itu, Kepala Desa Madaprama terus menegaskan, jika ada temuan penyelewengan dan penyalahgunaan ADD, ia siap diperiksa aparat penegak hukum bahkan siap dipenjara sekalipun.

Aksi yang dimulai pukul 08.30 wita tersebut kemudian berakhir pada pukul 10.30 wita.

setelah mendengar penjelasan dan komitmen Kepala Desa Madaprama, massa aksi membubarkan diri dengan tertib.

(Visited 86 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

       © 2015| Kabarkita.info| Redaksi| Pasang Iklan| Privacy Policy